- Kasus ini bermula dari transaksi penukaran surat berharga NCD pada tahun 1999 yang dipersoalkan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
- CMNP, emiten jalan tol milik Jusuf Hamka, menggugat Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk dengan tuntutan ganti rugi total Rp119 triliun.
- Gugatan melibatkan tuduhan perbuatan melawan hukum dan persoalan legalitas NCD yang tidak bisa dicairkan.
- Pihak tergugat membantah keterlibatan mereka, menyatakan peran hanya sebagai arranger dan menilai gugatan sudah kedaluwarsa.
Konflik emiten antara yang dipimpin Jusuf Hamka dengan konglomerat Hary Tanoesoedibjo bukan sekadar perseteruan bisnis biasa. Kasus ini telah menjadi sorotan luas publik, media, hingga dunia hukum Indonesia karena nilai kerugian yang dipersoalkan sangat besar, serta melibatkan transaksi yang terjadi lebih dari dua dekade lalu.
Dalam artikel ini, kita akan menelusuri kronologi lengkap konflik itu dengan fakta, tanggal, pihak terlibat, serta perkembangan proses hukum hingga kasus menjadi viral di masyarakat.
1. Latar Belakang Transaksi NCD (1999)
Pada 12 Mei 1999, terjadi transaksi antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) terkait pertukaran surat berharga. Dalam transaksi ini:
- Hary Tanoe menawarkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai US$28 juta, diterbitkan oleh Unibank, sebagai alat tukar.
- CMNP menyerahkan Medium Term Note (MTN) sebesar Rp163,5 miliar dan obligasi Rp189 miliar kepada Hary Tanoe sebagai bagian dari pertukaran tersebut.
- NCD itu kemudian diserahkan kepada CMNP secara bertahap: US$10 juta pada 27 Mei 1999 dan US$18 juta pada 28 Mei 1999.
Dengan jatuh tempo semula Mei 2002, NCD tersebut seharusnya dapat diuangkan pada waktunya jika tidak terjadi kendala pada penerbitnya. Namun, Unibank dinyatakan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan dibubarkan pada Oktober 2001, menjelang masa jatuh tempo. Hal ini menyebabkan NCD tersebut tidak bisa dicairkan.
2. Gugatan Didaftarkan ke Pengadilan (2025)
Setelah melalui pemeriksaan internal, pada 3 Maret 2025, CMNP resmi mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama perusahaan terhadap:
- Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (Hary Tanoe)
- PT MNC Asia Holding Tbk
- Dua individu lain: Tito Sulistio dan Teddy Kharsadi
Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
Dalam gugatan tersebut, CMNP menuntut:
- Ganti rugi materiil sekitar Rp103 triliun
- Ganti rugi immateriil sekitar Rp16 triliun
- Sehingga total tuntutan mencapai Rp119 triliun.
CMNP juga mengajukan permohonan sita jaminan atas aset-aset Hary Tanoe dan perusahaan, termasuk saham, properti, dan aset bergerak lainnya, untuk memastikan pemenuhan tuntutan bila gugatan dimenangkan.
3. Dasar Hukum Gugatan: NCD yang Dipersoalkan
Dalam petitum gugatan, CMNP menyatakan transaksi NCD tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena:
- NCD tidak sah secara hukum dan tidak dapat dicairkan, dan
- Menyebabkan kerugian besar bagi CMNP sebagai pihak yang memegangnya.
CMNP menegaskan bahwa pihaknya ingin mendapatkan kepastian hukum atas transaksi ini, mengingat nilai uang yang tersangkut sangat besar jika diperhitungkan dengan bunga dan kerugian yang dialami selama lebih dari dua dekade.
4. Respons dan Bantahan dari Pihak Tergugat
Pihak MNC Asia Holding Tbk dan kuasa hukumnya menyatakan secara tegas bahwa:
- Peran MNC dalam transaksi tersebut hanya sebagai arranger atau perantara di masa lalu.
- Seluruh urusan transaksi NCD antara CMNP dan Unibank terjadi di luar peran perusahaan sejak awal.
- Gugatan dianggap sudah kedaluwarsa, karena berdasarkan hukum materiil kasus ini terjadi lebih dari 26 tahun lalu.
- MNC juga menilai bahwa transaksi dengan Unibank, bukan MNC Asia Holding atau Hary Tanoe, yang menjadi akar sengketa.
Hotman Paris Hutapea, selaku kuasa hukum, bahkan menyatakan bahwa secara pidana kasus ini telah dinyatakan berakhir atau kedaluwarsa dalam putusan sebelumnya dalam perkara yang melibatkan Unibank, termasuk uji kasasi di Mahkamah Agung.
5. Perkembangan Persidangan & Kesaksian
Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jusuf Hamka hadir sebagai saksi dan memberikan kesaksian mengenai latar belakang transaksi serta alasan CMNP menilai NCD itu tidak sah.
Kuasa hukum CMNP menyatakan bahwa transaksi yang terjadi bukanlah jual beli, melainkan pertukaran aset yang sah secara administratif, tetapi NCD yang diterima oleh pihak CMNP memiliki cacat legalitas sehingga tidak bisa diuangkan.
Sementara itu, tim kuasa hukum Hary Tanoe sempat menjadi sorotan di ruang sidang karena beberapa kali mendapatkan teguran dari hakim terkait pengajuan pertanyaan yang dinilai tidak substantif.
6. Dampak Kasus dan Sorotan Publik
Kasus ini menjadi viral bukan hanya karena angka tuntutannya yang luar biasa tinggi, tetapi juga karena melibatkan dua nama besar di dunia bisnis Indonesia Jusuf Hamka dan Hary Tanoe. Publik menyoroti sejumlah hal:
- aspek legalitas transaksi finansial jangka panjang,
- periode waktu klaim yang sangat lama (26+ tahun),
- dan potensi preseden hukum penting terkait tanggung jawab pihak ketiga dalam transaksi surat berharga.
Pengamat hukum dan bisnis bahkan memperkirakan bahwa hasil perkara ini bisa menjadi rujukan penting dalam sengketa komersial di masa depan.
Konflik emiten antara CMNP dan Hary Tanoe bukan sekadar pertikaian bisnis biasa. Ia merupakan sengketa hukum kompleks yang membentang dari transaksi pada era 1990-an hingga persidangan pada 2025.
Dengan tuntutan mencapai Rp119 triliun, kasus ini menguji batas waktu atas klaim hukum, efektivitas peran pihak arranger dalam transaksi, serta bagaimana bukti dan legalitas surat berharga diuji di pengadilan. Hasil akhir dari gugatan ini tidak hanya penting bagi kedua pihak, tetapi juga potensial membentuk preseden bagi penyelesaian sengketa korporasi di Indonesia ke depan.